Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan

Membangun Zona Integritas Dunia Peradilan

Pengadilan sebagai Lembaga yang banyak berhubungan dengan pelayanan publik/masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus meningkatkan pelayanan. Pencari keadilan atau pengguna jasa pengadilan yang datang ke pengadilan saat ini, berbeda dengan mereka yang datang pada beberapa dasawarsa lalu. Kini mereka yang datang semakin terdidik dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu pelayanan profesional sudah merupakan keharusan yang mesti diwujudkan, dan tidak realistis jika suatu pengadilan tanpa memberikan pelayanan yang terbaik, dan tanpa berusaha meminimalkan ketidak puasan publik pencari keadilan.

Untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , penandatangan fakta integritas, dan semua pihak mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai kebawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas.ini. Kemudian perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani.

Ada 2 hal sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas yaitu :

  1. Terwujudnya Pemerintahan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah, implementasinya minim sekali. Dan khusus perintah melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah/ lembaga masing-masing ditujukan adalah sebagai bentuk untuk mengoptimalkan agar terciptanya pemerintahan dan lembaga yang bersih dari KKN.

Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus berbuat untuk mencipakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Saat ini kepercayaan publik terhadap pengadilan semakin menurun, anggapan negatif seringkali muncul, praktek koruptif tak bisa lepas dari ketajaman sorotan masyarakat, meskipun Mahkamah Agung telah berbuat yang terbaik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, namun kesadaran lembaga-lembaga yang berada di bawahnya belum maksimal merespon keinginan Mahkamah Agung.

Akhir-akhir ini Ombudsman telah menyampaikan hasil temuan investagasinya, dimana ditemukan banyak penyimpangan di lembaga pengadilan, bahkan ada yang secara terang-terangan melakukan praktek yang tidak terpuji, tanpa merasa malu. Penyimpangan-penyimpangan itu meliputi :

  1. Keterlambatan pelaksanaan jadwal sidang.
  2. Penyimpangan prosedur dalam menyerahkan salinan putusan dan petikan putusan.
  3. Adanya praktek percaloan.
  4. Tidak terpenuhinya standar pelayanan di pengadilan.
  5. Petugas bagian pendaftaran memberikan informasi secara normatif terkait pengajuan gugatan.
  6. Jam/waktu pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  7. Pelayanan pendaftaran tidak dilakukan diloket.
  8. Penawaran penggunaan Pengacara tertentu pada loket pendaftaran.

Selain hal-hal tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan telah terjadi pula pungutan-pungutan liar, yang berdampak pada kerugian masyarakat pencari keadilan seperti pungutan yang melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan dalam PP No 53 Tahun 2008 tentang PNBP. Potongan biaya jalan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, dan lain-lain nya.

Dalam membangun zona integritas di pengadilan, praktek-praktek penyimpangan di atas harus dibenahi dan diluruskan, jika tidak mustahil pencapaian Wilayah Zona Integritas yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotesme dapat dicapai.

Mahkamah Agung telah menetapkan Visinya yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung” Targit yang ingin dicapai Mahkamah Agung, harus disikapi oleh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi. Tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur.

Membangun zona integritas, mulailah dari membangun karakter diri sendiri sang pimpinan sebagai role model, untuk dicontoh oleh bawahannya. Kebijakan-kebijakan Pimpinan Pengadilan, jangan sampai dijadikan alasan bagi bawahannya untuk melakukan praktek-praktek penyimpangan sebagai pembenar, guna memenuhi ABS, asal bapak senang. Hal ini akan memicu praktek korupsi dan penyimpangan yang tidak bisa terhindarkan. Pengadilan yang ditunjuk dan dipercayakan Mahkamah Agung untuk membangun zona integritas, diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, atau berupa permintaan yang dapat mengganggu pembangunan zona integritas.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan Pengadilan menjadi sebuah Island of Integrity. Pengadilan yang telah menjadi WBK atau WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk pengadilan lainnya di Indonesia. Berikan reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibanding pengadilan lainnya yang belum mendapat predikat WBK dan WBBM. Kalau diberikan tunjangan lebih/remunerasi nanti akan membuat iri pengadilan lainnya. Dan tentunya akan tercipta kecemburuan pengadilan lain dan selanjutnya terdorong dengan sendirinya untuk mengikuti pengadilan yang sudah memperoleh predikat WBK dan WBBM.

Ada beberapa kegiatan yang bersifat kongkrit, untuk menerapkan zona integritas guna mencegah praktek korupsi dan penyimpangan lainnya yaitu :

  1. Penandatanganan Dokumen Fakta Integritas dimulai pada saat seseorang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung.
  2. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaksanakan saat seseorang masuk kedalam jajaran PNS Mahkamah Agung.
  3.  Penerapan Disiplin Pegawai Negeri.
  4. Penerapan Kode Etik Hakim dan Pegawai.
  5. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik yang adil, terukur dan akuntabel.
  6. Penerapan Whisteblower System.
  7. Pengendalian Gratifikasi.
  8. Penanganan Benturan Kepentingan.
  9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik(E-Procurement).